Penggabungankeempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973. Jabatan ketua umum pada awalnya berbentuk presidium yang terdiri dari KH Idham Chalid sebagai Presiden Partai serta Mohammad Syafa'at Mintaredja, Thayeb Mohammad KemunculanPPP, PDI, dan Golkar di masa Orde Baru merupakan hasil dari kebijakan. Pertanyaan. Kemunculan PPP, PDI, dan Golkar di masa Orde Baru merupakan hasil dari kebijakan. pengendalian stabilitas nasional. peringkasan perangkat politik. pembatasan kebebasan berpendapat. penyederhanaan partai politik AOn Twitter 3 Dua Partai Hasil Penyederhanaan Partai Pada Masa Orde Baru Adalah from pbs.twimg.com. Di era orde baru muncul sistem kepartaian multi partai dengan satu partai dominan, yakni golongan karya. Untuk fusi partai islam, banyak yang mensyukuri. Diketahui juga partai politik saat itu. Sebenarnya awalnya ada dua partai yang disederhanakan. Dua partai hasil penyederhanaan partai pada masa Orde Baru adalah Partai Persatuan Pembangunan (berisi tokoh agama Islam) dan Partai Demokrasi Indonesia (berisi para nasionalis dan tokoh agama Kristen). Duapartai hasil penyederhanaan partai pada masa orde baru adalah - 7839714 feriska3 feriska3 12.10.2016 IPS Sekolah Menengah Pertama terjawab • terverifikasi oleh ahli Dua partai hasil penyederhanaan partai pada masa orde baru adalah 1 Lihat jawaban Iklan Iklan Orde Baru,Partai Politik,PPP,PDI,Golkar. Iklan Iklan Duapartai hasil penyederhanaan partai pada masa orde baru adalah. A. PPP dan PDI B. PPP dan PNI C. PDI dan Masyumi D. Golkar dan PPP E. Golkar dan PDI Pilih jawaban kamu: A B C D E Soal Selanjutnya > Preview soal lainnya: Ulangan Sejarah SMA Kelas 12 Berikut ini merupakan pembabagan zaman logam , kecuali. A. zaman batu B. zaman perak . Pada 1971, pemerintah melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan mengadakan pengelompokan partai. Pengelompokkan partai ini menganut sistem dwipartai. Pada 1973, setelah partai-partai politik menyetujui kebijakan penyederhanaan partai, terbentuklah dua partai politik dan satu golongan karya, yaitu sebagai berikut. 1 Partai Persatuan Pembangunan PPP Partai ini merupakan gabungan dari Nahdlatul Ulama NU, Partai Muslimin Indonesia, Perti, dan PSII. 2 Partai Demokrasi Indonesia POI Partai ini merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia PNI, Partai Katolik, IPKI, dan Parkindo. 3 Golongan Karya, Golongan Karya merupakan organisasi yang semulabernama Sekretariat Bersama Sekber Golkar Awal pemerintahan ode baru disahkan dalam Sidang Umum MPRS pada Juni – Juli 1966 yang sekaligus mengukuhkan Supersemar dan melarang PKI berikut ideologinya. Menyusul hal tersebut Soeharto kemudian melakukan pembersihan terhadap semua unsur yang dianggap mengandung komunis. Konsensus nasional kemudian ditegaskan dalam beberapa poin yaitu untuk melaksanakan Pancasila dan UUD secara murni dan konsekuen, lalu menetapkan konsensus untuk melaksanakan konsensus utama yang dirumuskan bersama antara pemerintah, TNI dan beberapa organisasi massa yang dituangkan dalam MPRS no. XX/1966. Baca juga mengenai Kebijakan Politik Pada Masa Orde Baru dan Penyimpangan Pada Masa Orde dalam masa ini yang memiliki ideologi nasionalis dan Islam mendapatkan tekanan yang serius dari Orde Baru. Setelah pembubaran Sejarah PKI pada 12 Maret 1966 pemerintah mulai melakukan upaya untuk membina sejarah partai politik hingga pada 20 Februari 1968 dilakukan penggabungan atau peleburan ormas Islam yang sudah ada namun aspirasinya belum tersalurkan dalam Partai Muslimin Indonesia Parmusi. Langkah untuk mengelompokkan partai politik kemudian dilanjutkan pada 9 Maret 1970 dengan membentuk Kelompok Demokrasi Pembangunan yang berisi gabungan dari PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI dan pada 13 Maret 1970 dibentuk kelompok Persatuan Pembangunan dari NU, Parmusi, PSII dan Perti, dan membentuk satu kelompok fungsional yang dinamakan Golongan Karya. Pemilu 1971 adalah langkah awal menciptakan legitimasi berdasarkan UU tahun 1969 mengenai Pemilihan Umum. Golkar yang menguasai suara mayoritas pada saat itu di DPR/MPR mengusulkan penyederhanaan partai politik. Walaupun awalnya menimbulkan pro dan kontra, akhirnya pada tahun 1973 partai – partai yang ada menerima konsep penyederhanaan partai tersebut. Ketiga partai politik pada masa Orde Baru tersebut adalah1. Partai GolkarPada awal berdirinya partai Golkar hanya dikenal dengan nama Golkar saja tanpa ada tambahan kata partai. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir pada era reformasi namanya ditambahkan dengan kata Partai. Golkar merupakan satu dari tiga partai politik pada masa orde baru yang aktif, yang pada awalnya didirikan sebagai Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar. Awal kemunculan Golkar adalah pada akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno yaitu pada tahun 1964 yang didirikan oleh Angkatan Golkar dilakukan untuk menandingi keberadaan Partai Komunis Indonesia di bidang politik tanah air. Pada masa – masa awal berdirinya Sekretariat Golkar memiliki anggota sejumlah 61 organisasi fungsional dan kemudian dikelompokkan dalam 7 kelompok induk organisasi atau KINO, yaituKoperasi Serbaguna Gotong Royong KosgoroSentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia SOKSIMusyawarah Kekeluargaan Gotong Royong MKGROrganisasi ProfesiOrmas Pertahanan Keamanan HankamGerakan Karya Rakyat Indonesia GAKARIGerakan PembangunanSekber Golkar kemudian berubah menjadi Golkar saja dan mengikuti Pemilihan Umum. Golkar kemudian berkembang menjadi partai politik pada masa orde baru yang besar dan memiliki banyak pengikut atau massa sehingga menjadi kekuatan politik baru di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa pada saat itu Soeharto adalah kekuatan utama di belakang Golkar ditambah dengan jajaran birokrasi dan ABRI. Besarnya kekuatan Golkar dibuktikan dengan kemenangan mayoritas di hampir setiap pemilu serta parlemen sejak tahun 1971,1977, 1982, 1987, 1992, dan Partai Golkar sangat mendominasi sebagai partai politik pada masa orde baru termasuk dalam pemerintahan yang memegang peranan penting, namun Golkar bukanlah partai yang mendasarkan dirinya pada kaderisasi dan juga berbasis massa. Karena itulah Golkar dulu tidak disebut sebagai Partai melainkan sebagai satu dolongan. Kekuasaan Golkar yang memiliki lambang pohon beringin dan warna kuning sebagai logo partainya ini berlangsung hampir di segala bidang di masa orde baru. Banyak jabatan penting termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif dan bahkan mencapai jajaran lembaga struktur daerah diisi oleh orang – orang Golkar. Ketahui juga mengenai sejarah peristiwa Malari yang terjadi pada masa Orde Baru dan beberapa penyimpangan pada masa Orde Partai Demokrasi Indonesia PDIPartai politik pada masa orde baru ini masih memiliki benang merah dengan masa pemerintahan orde lama. Didirikan pada tanggal 10 Januari 1973, pada awalnya PDI berpusat di Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan basis massa yang besar dan merupakan gabungan dari lima partai politik yaitu PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI dan Murba. Massa paling banyak berasal dari golongan atau dari PNI yang juga didirikan oleh adalah salah satu partai yang digabungkan dengan PDI. IPKI sangat anti kepada PKI dan berlawanan dengan partai Murba yang dibubarkan oleh Presiden pada tanggal 21 Desember 1965. PDI memiliki komitmen tinggi terhadap Pancasila sebagai prinsip dasar perjuangannya yang pada awal pendirian di tahun 1973 dipimpin oleh Mohammad Isnaeni. Tujuan dalam sejarah partai PDI berdasarkan anggaran dasarnya adalahMenegakkan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI secara penuh sebagai negara kesatuan dan negara hukum yang masyarakat adil makmur dengan memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa .Mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan juga keadilan Usaha PDI adalah untuk mendidik, mencerdaskan dan menyadarkan rakyat untuk menjadi insan Pancasila yang sejati, mempersiapkan konsepsi – konsepsi yang bernilai dalam segala bidang kegiatan masyarakat, bangsa dan negara juga dalam dan luar negeri, memperjuangkan terlaksananya konsepsi diatas dan berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam melaksanakan pembangunan yang demokratis juga seimbang dan progresif. PDI berkembang dengan sangat dinamis dan memiliki semangat untuk memulihkan nama ini ditunjukkan pada masa kepemimpinan Soerjadi di tahun 1986 dengan memasukkan Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra melalui pendekatan intensif terhadap keluarga Soekarno. Hasilnya PDI mendapatkan sambutan luar biasa di Pemilu 1987 terutama dari para Sukarnois atau kaum PNI, juga dari golongan pemilih pemula. Dalam Kongres Luar Biasa PDI pada tahun 1993 Megawati terpilih menjadi Ketua Umumnya secara aklamasi namun saat itu pemerintahan Soeharto merasa tidak puas dengan hasil tersebut. Sehingga Megawati dilengserkan pada Kongres PDI 1996 dan digantikan oleh Soerjadi sebagai Ketua Umum, dan pada tanggal 27 Juli 1996 kantor DPD PDIP direbut oleh kelompok Soerjadi dari pendukung Partai Persatuan Pembangunan PPPPartai politik pada masa orde baru berikutnya adalah Partai Persatuan Pembangunan atau biasa disingkat PPP. Partai ini terdiri dari empat partai besar yang berbasis agama Islam dan berdiri sejak tanggal 5 Januari 1973. Gabungan partai Islam ini yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia Parmusi, Partai Syarikat Islam Indonesia PSII dan Partai Islam Perti. PPP kemudian berhasil menjadi kekuatan baru yang berbasis pada kekuatan massa Islam. PPP didirikan oleh lima orang yang merupakan empat pimpinan dari partai Islam yang bergabung dengan tambahan satu orang kelompok persatuan pembangunan yaituIdham Chalid Ketua Umum PB Nadhlatul UlamaMohammad Syafaat Mintaredja SH, Ketua Umum ParmusiAnwar Tjokroaminoto Ketua Umum PSIIMasykur Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan dari partai ini adalah hijau dengan lambang Ka’bah, yang pada saat itu warna partai dianggap sebagai sesuatu yang sensitif karena bisa menjadi representasi dari perjuangan partai tersebut. Sayangnya dalam sejarah partai PPP tidak menjadi partai yang besar pada masa orde baru bahkan hingga terjadi beberapa faktor penyebab runtuhnya orde baru, kerusuhan Mei 1998 dan sejarah peristiwa Trisakti 1998. Kalau pada postingan sebelumnya admin membahas soal un fisika maka kali ini admin akan memposting mengenai Soal Sejarah materi bab Pada Masa Orde Baru dan Jawaban. Silahkan adik-adik pelajari. Semoga membantu dan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. 1. Presiden soekarno memberikan tanggung jawab setelah peristiwa G 30 S/PKI di depan MPRS dalam pidato yang berjudul.. a. penemuan kembali revolusi kita b. indonesia menggugat d. tahun penemuan kembali e. membangun dunia kembali 2. Prinsip kerja dari Kabinet Ampera adalah... a. Eka dharma c. Tri Dharma d. Catur Dharma e. Panca Dharma 3. Dua partai hasil penyederhanaan partai pada masa orde baru adalah.. a. PPP dan PNI c. PDI dan Masyumi d. Golkar dan PPP e. Golkar dan PDI 4. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah orde baru dalam mengekang kebebasan pers adalah.. b. penangkapan terhadap wartawan c. pembubaran aliansi jurnalis d. mempersulit pendirian stasiun televisi swasta e. penyaringan berita 5. Pada tanggal 12 Maret 1966, PKI dan ormas ormasnya dibubarkan dengan alasan... a. PKI berideologi komunis b. PKI telah melakukan aksi fitnah terhadap ABRI c. PKI selalu meresahkan masyarakat e. PKI tidak mendukung pemerintahan Presiden Soekarno 6. Sesaat setelah mengemban Supersemar, Letjen Soeharto mengamankan sejumlah menteri yang dianggap terlibat G 30 S/PKI selanjutnya menyusun kabinet....menggantikan kabinet.. a. Dwikora, Ampera b. Dwikora, Pembangunan I d. Ampera, Pembangunan I e. Gotong royong, Ampera 7. Para pelajar dan mahasiswa adalah kelompok yang kritis terhadap pemerintahan. pada akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno, pelajar dan mahasiswa membentuk berbagai kesatuan aksi. berbagai kesatuan aksi tersebut menyerukan tritura yang salah satu isinya adalah... a. bubarkan Kabinet Dwikora b. turunkan presiden Soekarno c. tolak kenaikan harga BBM e. adili para tokoh PKI 8. semangat yang menjiwai kelahiran orde baru pada awalnya adalah... a. menggalakan pembangunan nasional yang menguntungkan konglomerat b. menghasilkan undang-undang yang membatasi gerak partai politik c. melanggengkan kekuasaan Soeharto sebagai Presiden RI d. anti korupsi, kolusi dan nepotisme e. koreksi menyeluruh terhadap berbagai penyimpangan orde lama 9. Tujuan dibentuknya IGGI adalah memberikan bantuan kredit kepada... Indonesia 10. Upaya peningkatan hasil pertanian seperti REvolusi Hijau harus disertai dengan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan alam. Revolusi Hijau di Indonesia dilaksanakan melalui program... panca usaha tani 11. Cermati pernyataan berikut ini! penolakan terhadap pidato presiden soekarno berjudul nawaksara pemberontakan G 30 S/PKI pembubaran PKI Dikeluarkannya supersemar urutan peristiwa menjelang runtuhnya orde lama yang benar adalah... 2, 1, 4, dan 3 12. Perhatikan nama-nama partai politik berikut dengan saksama! Perti NU PNI Golkar IPKI Murba Tiga besar partai pemenang pemilu 1971 berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak yaitu... Golkar, NU, PNI 13. munculnya dualisme kepemimpinan nasional soekarno-soeharto, setelah peristiwa... Pembentukan kabinet Ampera 14. kehidupan pers pada masa orde baru dapat digambarkan sebagai berikut... terjadi pengekangan pers 15. perhatikan data berikut dengan cermat! terciptanya stabilitas keamanan adanya kebebasan pers HAM terjamin swasembada pangan pemerataan pembangunan di semua daerah keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah orde baru adaalah... 1 dan 4 16. faktor ekonomi yang mendorong lahirnya orde baru, yaitu... merosotkan ekonomi indonesia sebagai sistem etatisme 17. akibat negatif sentralisasi kekuasaan di masa orde baru dalam hal hubungan pusat dan daerah adalah... pemberontakan atau pembangkangan 18. pada masa orde baru, kehakiman dalam praktiknya berada di bawah eksekutif berarti telah melanggar... pasal 24 UUD 1945 19. PKI pasca kegagalan pemberontakannya di madiun menjadi slaah satu pemenang dalam pemilu 1955. faktor penyebabnya adalah... PKI berhasil mendekati Soekarno 20. berikut ini yang tidak menunjukkan karekteristik pemerintahan pada masa orde baru adaalah... Menggunakan prinsip-prinsip demokratis 21. Integrasi sangat diperlukan dalam proses pembangunan dan perjuangan bangsa sebab... integrasi memperkuat kemampuan untuk kemakmuran 22. indonesia melaksanakan politik luar negri bebas - aktif disebabkan oleh... upaya indonesia untuk turut serta di dalam menjaga perdamaian dunia 23. keberhasilan pembangunan pada masa orde baru banyak di anggap hal yang semu. hal ini terbukti dengan... modal pembangunan bersal dari hutang luar negri 24. menurut pendapat kalian, dampak positif dari masuknya kembali indonesia kedalam organisasi PBB pada masa orde baru adalah... indonesia tidak lagi terkucil dalam pergaulan internasional 25. hal yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi pada masa orde baru adalah.. menjaga kestabilan harga dan pengadaan sembilan bahan pokok 26. pemilu umum yang dilaksanakan pada tahun 1971 merupakan bukti bahwa... bangsa indonesia telah meluruskan pelaksanaan pemerintahan demokrasi 27. keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan oleh orde baru belum mencakup seluruh dari trilogi pembangunan. alasannya adalah... belum terciptanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya 28. keyakinan akan keterlibatan PKI dalam G 30 S/PKI yang menewaskan sejumlah pemimpin senior Angkatan Darat telah mendorong diambilnya tindakan-tindakan yang membuat partai tersebut menjadi tidak efektif lagi. dalam hal itu, tindakan yang di ambil terhadap PKI adalah.. PKI dihancurkan secara ideologis, organisasional. sosiologis, maupun hukum 29. pemerintah orde baru berusaha memperbaiki kehidupan bangsa indonesia di segala bidang. langkah pertama yang diambil dalam memperbaiki kehidupan ekonomi adalah... stabilisasi nasional dan rehabilitasi ekonomi 30. dalam masalah Timor-Timur pemerintah RI mengambil kebijakan yaitu pemberian otonomi yang luas. apabila hal ini di tolak oleh rakyat Timor-Timur maka alternatif yang kedua adalah... melepaskan sebagai negara yang merdeka Sejarah Singkat Pemilu pada Masa Kekuasaan Orde Baru - Berikut ini sejarah singkat tentang pemilu-pemilu Orde Baru dari berbagai aspek, seperti asas, sistem, peserta, hasil, dan dampaknya. Masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto telah menyelenggarakan enam kali pemilihan umum pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tingkat I dan Tingkat II, serta Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Baca juga Heboh Soal Bocor Putusan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Begini Tanggapan Ketua MK Pemilu-pemilu tersebut dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Bagaimana karakteristik pemilu-pemilu di bawah kekuasaan Orde Baru? Asas Pemilu Orde Baru Asas pemilu adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilu. Asas pemilu menentukan bagaimana pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara adil dan demokratis. Asas pemilu yang digunakan pada masa Orde Baru adalah LUBER, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. - Langsung berarti bahwa pemilih memberikan suaranya secara langsung kepada organisasi peserta pemilu tanpa perantara atau tingkatan. Baca juga Songsong Pemilu dan Pilkada 2024, Kemendagri Perkuat Kompetensi Satpol PP - Umum berarti bahwa semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat usia minimal 17 tahun atau sudah kawin mempunyai hak pilih dan dipilih. - Bebas berarti bahwa pemilih bebas menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapa pun atau dengan cara apa pun. - Rahasia berarti bahwa suara pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh siapa pun atau dengan cara apa pun mengenai siapa yang dipilihnya. Baca juga Panwaslih Aceh Tenggara Gelar Diskusi Media Pengawasan Pemilu, PWI Wartawan Bisa Dijerat UU ITE Sistem Pemilu Orde Baru Sistem pemilu adalah cara atau metode yang digunakan untuk menghitung dan menetapkan hasil pemilu. Sistem pemilu menentukan bagaimana suara-suara pemilih dapat diubah menjadi kursi-kursi perwakilan di lembaga legislatif. Sistem pemilu yang digunakan pada masa Orde Baru adalah sistem perwakilan berimbang proporsional dengan sistem stelsel daftar. - Sistem perwakilan berimbang proporsional berarti bahwa besarnya kekuatan perwakilan organisasi peserta pemilu dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih. Baca juga Badan Adhoc Pemilu di Kecamatan Kebayakan Sisihkan Gaji untuk Anak Yatim Jumlah kursi yang diperoleh oleh setiap organisasi peserta pemilu ditentukan oleh persentase suara yang diperolehnya dari jumlah suara sah secara nasional. - Sistem stelsel daftar berarti bahwa pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu secara keseluruhan, bukan kepada calon anggota legislatif caleg secara individu. Daftar caleg disusun oleh organisasi peserta pemilu sendiri dan tidak dapat diubah oleh pemilih. Urutan caleg dalam daftar menentukan prioritas pengisian kursi yang diperoleh oleh organisasi peserta pemilu. Baca juga Tiga Anggota DPRK Gerindra Bener Meriah Maju Lagi Pemilu 2024, Wajah Baru 22 Bacaleg Peserta Pemilu Orde Baru Peserta pemilu adalah organisasi-organisasi yang berhak mengikuti pemilu dan memperoleh suara dari pemilih. Peserta pemilu dapat berupa partai politik, kelompok politik, atau perseorangan. Peserta pemilu yang mengikuti pemilu-pemilu Orde Baru hanya terdiri dari tiga organisasi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia PDI, Partai Persatuan Pembangunan PPP, dan Golongan Karya Golkar. - PDI adalah partai yang terbentuk dari penyederhanaan atau penggabungan partai-partai nasionalis dan partai-partai non-Islam pada tahun 1973. PDI merupakan penerus dari Partai Nasional Indonesia PNI yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. - PPP adalah partai yang terbentuk dari penyederhanaan atau penggabungan partai-partai Islam pada tahun 1973. PPP merupakan penerus dari Masyumi, Nahdlatul Ulama NU, Partai Sarekat Islam Indonesia PSII, dan Partai Syarikat Islam Indonesia PSII yang pernah berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. - Golkar adalah organisasi yang bukan merupakan partai politik, tetapi merupakan wadah bagi golongan-golongan karya yang memiliki profesi di masyarakat, seperti militer, birokrat, sastrawan, seniman, dan lain-lain. Golkar didirikan pada tahun 1964 dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya Sekber Golkar sebagai lawan dari partai-partai politik yang dianggap mengganggu stabilitas nasional. Hasil Pemilu Orde Baru Hasil pemilu adalah laporan resmi yang menyatakan jumlah suara dan kursi yang diperoleh oleh setiap peserta pemilu. Hasil pemilu menunjukkan seberapa besar dukungan rakyat terhadap peserta pemilu dan seberapa besar kekuatan politik mereka di lembaga legislatif. Hasil pemilu-pemilu Orde Baru menunjukkan bahwa Golkar selalu memenangkan pemilu dengan perolehan suara dan kursi terbanyak. - Pemilu 1971 Golkar memperoleh 62,81 persen suara dan 236 kursi, PPP memperoleh 29,29 persen suara dan 118 kursi, PDI memperoleh 7,90 persen suara dan 30 kursi. - Pemilu 1977 Golkar memperoleh 62,11 % suara dan 232 kursi, PPP memperoleh 29,34 % suara dan 109 kursi, PDI memperoleh 8,55 % suara dan 29 kursi. - Pemilu 1982 Golkar memperoleh 64,34 % suara dan 299 kursi, PPP memperoleh 27,81 % suara dan 132 kursi, PDI memperoleh 7,85 % suara dan 39 kursi. - Pemilu 1987 Golkar memperoleh 73,17 % suara dan 299 kursi, PPP memperoleh 16,00 % suara dan 61 kursi, PDI memperoleh 10,83 % suara dan 40 kursi. - Pemilu 1992 Golkar memperoleh 68,01 % suara dan 282 kursi, PPP memperoleh 17,02 % suara dan 62 kursi, PDI memperoleh 14,97 % suara dan 56 kursi. - Pemilu 1997 Golkar memperoleh 74,51 % suara dan 325 kursi, PPP memperoleh 10,72 % suara dan 89 kursi. * Artikel ini telah tayang di Intisari Update berita lainnya di dan Google News Post Views 205 Oleh Ari Sulistyanto – Jakarta. Rabu, 10 Januari 1973 pada pukul WIB, Jalan Salemba Raya No. 73, Jakarta Pusat, yang merupakan kantor DPP Partai Nasional Indonesia DPP PNI ramai dengan kedatangan para tamu yang merupakan pimpinan partai politik, seperti Mh. Isnaeni dan Abdul Madjid yang merupakan wakil dari unsur Partai Nasional Indonesia PNI, S. Mubantoko dan John Pakan unsur dari Partai Murba, Achmad Sukarmadidjaja dan M. Sadrie wakil dari Ikatan Perintis Kemerdekaan Indonesia IPKI, Ben Mang Reng Say dan Wignjosoemarsono wakil dari Partai Katolik, dan A. Wenas dan Sabam Sirait dari Partai Kristen Parkindo mendeklarasikan berdirinya Partai Demokrasi Indonesia PDI. Mereka mewakili partainya masing-masing. Empat jam kemudian, tepatnya pukul WIB, Mh. Isnaeni sebagai ketua I PNI sekaligus pelaksana tugas Ketua Umum PNI, di depan para wartawan mengatakan tentang penyederhanaan partai yang berbeda dengan Nasakom Nasionalis, Agama dan Komunis. “Beda pangkal tolak dan manifestasinya”, tegasnya. Harian Indonesia Raya, 12/1/1973. Fusi merupakan kebijakan pemerintah Orde Baru untuk menyederhanakan partai politik, dan kebijakan ini sulit ditolak. Para pemimpin partai telah sepakat membubuhkan tanda tangan tanpa cap partai pada sebuah deklarasi. Mereka menyatakan bahwa kelima partai yang hadir berfusi dalam Partai Demokrasi Indonesia PDI. Penggabungan kelima partai politik atau yang dikenal dengan fusi merupakan kebijakan dari rezim Orde Baru untuk melakukan penyederhanaan kehidupan politik sebagai akibat dari trauma dari sistem politiknya sebelumnya. Kebijakan fusi juga diberlakukan pada partai politik yang berazaskan keagamaan-Islam. Yaitu, Nadhatul Ulama NU, Perti, Partai Syarikat Islam Indonesia PSII. Kelompok nasionalis terdiri dari PNI, Murba, dan IPKI, sedangkan untuk Parkindo dan Partindo tidak mau dikelompokan pada keagamaan, tetapi memilih pada kelompok nasionalis. PNI, seperti dikelompokan oleh Geertz Dhakidae3171995, tergolong sebagai partai kaum abangan. Aliran abangan ini terwakili dalam PNI yang memperlihatkan suatu sistem patron klien yang utuh dari priyayi dan birokrasi ke tingkat desa. Massa abangan yang tidak banyak patron klien sentris dan yang memiliki tradisi radikalisme petani pada akhirnya ditampung oleh PKI. Sebagai partai yang didirikan Sukarno dan kawan-kawan seperjuangannya pada tangal 4 Juli 1972, PNI menganut paham Marhaenisme ajaran Sukarno sebagai azas utamanya. Menurut rumusan Sukarno sendiri, Marhaenisme adalah azas dan cara perjuangan “tegelijk” menuju kepada hilangnya kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Partai Murba, partai ini didirikan oleh Tan Malaka yang memproklamirkan sebagai partai proletar. Partai ini didirikan pada tanggal 3 Oktober 1948 sebagai gabungan dari tiga partai yaitu Partai Rakyat, Partai Rakyat Djelata dan Partai Indonesia Buruh Merdeka. Secara longgar “proletariat” ini memberikan kesan bahwa partai ini memakai dasar kelas sebagai basis pembentukannya, walaupun Tan Malaka dalam sebuah artikelnya menyatakan bahwa “latar belakang sejarah dan karateristik Murba Indonesia berbeda dengan proletariat Barat. Perjuangan dan musuh Murba Indonesia berbeda dari proletariat Barat. Parkindo, lahir pada tangal 10 November 1945, sebagai peleburan dari beberapa partai Kristen yang pada mulanya berdiri sendiri-sendiri di beberapa wilaya Indonesia. Partai-partai antara lain, Partai Kristen Indonesia PARKI yang didirikan oleh Melanthon Siregar di Medan–Sumatera Utara bulan September 1946, Partai Kristen Nasional PKN di jakarta, Partai Politik Masehi PPM di Pemantang Siantar, Persatuan Masehi Indonesia PMI yang didirikan oleh Ratulangi dan dua kelompok politik minoritas di jawa Tengah dan Timur, yaitu Perserikatan Kaum Kristen dan Perserikatan Christen Djawi. Partai Katolik, lahir pada tanggal 12 Desember 1945 dengan nama Partai Patolik Republik Indonesia, sebagai kelanjutan dari Perkumpulan Politik Katolik Indonesia yang ada sebelum Perang Dunia kedua. Dhakidae317-3191995 Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia IPKI merupakan kelanjutan IPKI yang dibentuk sejak 20 Mei 1954. Para tokoh pemrakarsa di antaranya adalah Kolonel AH Nasution, Kol Gatot Subroto, Kol Aziz Saleh, dan lainnya. Di awal Orde Baru, IPKI sebenarnya lebih dekat hubungan politiknya dengan Golkar. Namun, sewaktu terjadi fusi parpol tahun 1973, IPKI bergabung dengan PDI. Langkah penyederhaaan sistem kepartaian oleh Orde Baru juga merupakan upaya untuk membangun sistem partai tunggal, yaitu menjadikan Golkar sebagai kekuatan politik tunggal yang dominan. Ini terlihat ketika pada tanggal 5 September 1966, Jenderal Suharto mengeluarkan intruksi kepada keempat panglima angkatan bersenjata untuk memberikan fasilitas yang seluas-luasnya bagi perkembangan Golkar di pusat maupun di daerah. Alasannya karena Sekber Golkar selalu menempatkan diri sebagai saudara kandung ABRI serta pengawal dan pengaman revolusi Indonesia. Dhakidae dalam Mahfud2012218 Instrumen hukum yang diterapkan Orde Baru adalah berdasarkan pada Ketetapan MPRS tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan memerintahkan Pemerintahan Presiden Soeharto bersama DPR Gotong Royong segera menyusun undang-undang tentang kepartaian, keormasan dan kekaryaan menuju pada penyederhanaan. Dalam melaksanakan Ketetapan MPRS itu, maka dikeluarkanlah UU tentang Pemilihan Umum. UU Pemilu ini hanya mengakui sepuluh partai politik termasuk Golkar sebagai peserta pemilu, yaitu, NU, PSII, Parmusi, Perti, Partai Katolik, PNI, IPKI, Partai Kristen Indonesia, dan Golongan Karya. Sedangkan Masyumi dan PSI yang sebelumnya dibekukan oleh Soekarno tidak ikut dalam pemilu pertama Orde Baru. Suggono199292. Kemudian pada awal tahun 1970-an, menjelang pemilu 1971, Presiden Soeharto di hadapan para kontestan Pemilu, yaitu 9 partai politik dan Golkar menyatakan maksudnya bahwa pemerintah untuk mengelompokan partai-partai politik. Pengelompokan yang dimaksud adalah kelompok pertama, kelompok nasionalis, kelompok kedua adalah kelompok spiritual dan kelompok ketiga adalah Golongan Karya Golkar Kendati pada pemilu pada tahun 1971, Golkar keluar sebagai pemenang pemilu dengan meraih suara terbanyak sebesar persen atau menempatkan 236 wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat dari 360 kursi yang diperebutkan. Hal itu kenyataannya tidak memuaskan pemerintah Orde Baru untuk menempatkan Golkar sebagai kekuatan yang hegemonik. Kendati, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru, yaitu, pertama, dengan terlebih dahulu menyingkirkan kelompok radikal dalam partai khususnya PNI dan Masyumi yang bersikap oposisi terhadap pemerintah. Kedua, pemerintah berusaha memutuskan hubungan tradisional yang ada selama ini antara partai dengan basis massanya lewat seperangkat peraturan hukum yang diciptakan untuk itu. Dhakidae 1995309 Misalnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12/1969 atau yang dikenal dengan “Permen 12” yang mengharuskan pegawai negeri hanya memberikan loyalitas tunggal kepada negara dan tidak diperkenankan masuk dalam salah satu partai politik kecuali Golkar. Langkah penyederhanaan partai dalam bentuk fusi merupakan alternatif yang efektif untuk mengendalikan kehidupan partai politik, dan menjaga Golkar sebagai kekuatan yang dominan. Di samping itu, partai baru yang terbentuk untuk tidak berkembang liar dan menjadi oposisi, pimpinan partai harus dapat dukungan dan restu pemerintah. Keadaan ini yang dikemudian hari sering menimbulkan konflik internal partai politik. Kadangkala, konflik partai justeru “dipelihara” dimanfaatkan pemerintah menyingkirkan pemimpin yang tidak sejalan atau sudah mulai kritis pada kebijakan pemerintah Orde Baru, atau sebaliknya menjadi ajang untuk melakukan rekrutmen terhadap pemimpin yang bisa mengakomodir kebijakan pemerintah. Salah satu anggota fusi dari Partai Demokrasi Indonesia PDI adalah PNI. Sejak rezim Orde Baru berkuasa, partai ini banyak menderita akibat dari “keganasan” Orde Baru. Banyak dari pemimpin muda yang paling bersemangat dalam PNI progresif dijebloskan ke dalam penjara atau diteror untuk menerima kompromi dan menghentikan kegiatannya. Rocamora1991 447 Seperti pengakuan Manganar Pasaribu, dikenal sebagai aktivis buruh-Kesatuan Buruh Marhaenis KBM ditangkap pada tahun 1969, dan baru keluar penjara pada tahun 1975, tanpa pernah tahu kesalahan dan tidak pernah diadili, tetapi ia menganggap rezim Orde Baru menilai aktivitasnya terlalu progresif. Berkaitan dengan fusi, Ketua Umum PNI Isnaeni awalnya berkeberatan dengan rencana pemerintah itu. MH. Isnaeni menjadi ketua PNI setelah menggantikan Hadisubeno hasil kongres PNI tahun 1971 yang telah meninggal. Hadirnya Mh. Isnaeni sebagai pengganti Hadisubeno oleh sementara pihak dianggap sebagai putusan terbaik. Kendati tidak sekarismatik Hadisubeno yang dikenal agitator dan ahli pidato. Mh. Isnaeni mempunyai kemampuan mengorganisir dan membuat konsep strategi yang tangguh. Ia juga dianggap bisa bekerjasama dengan pemerintah dan ABRI dan mempunyai toleransi. Majalah Ekspres,17/5/1973. Dalam sebuah rapat PNI dalam menghadapi rencana fusi, seperti yang diceritakan Alex Widya Siregar. Pada rapat MH. Isnaeni mengatakan, “Saya tidak mau fusi dan saya sudah kasih tahu tentang garis, yaitu afal system atau sistem gugur”. Menurutnya, afal system sekarang yang tinggal hanya 10 partai, dalam pemilu partai-partai yang tidak dapat suara bergabung dengan partai yang mampu menempatkan wakilnya di DPR, jadinya bubarnya alami. Yang dapat suara dan menempatkan wakilnya hanya PNI. Jadi, PNI lah yang ada dan yang lain akan bergabung paling. Sedangkan, Soenawar Sukawati berpendapat bahwa tidak mungkin fusi terjadi dan menganggap merupakan bagian dari skenario Ali Moertopo-pejabat sekretaris pribadi Sespri Presiden. Ketidaksetujuan Isnaeni dan Sunawar Sukowati pada waktu itu, merupakan dalih keduanya agar peserta rapat yang lain untuk diam. Sunawar Sukowati merupakan Fungsionaris Ketua PNI sebelum fusi dan kemudian menjadi Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia 1973–1978, pernah menjadi Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia 1973–1978. Kenyataanya, Isnaeni tidak bekerja ke arah itu, justeru pada tanggal 15 Januari 1973, PNI mengumumkan bergabung dengan fusi. Bagian dari deklarasi PNI, menyatakan, “Semua aktivis PNI, kecuali yang menyatakan menolak, ikut lebur dalam fusi”. Kenyataannya tidak ada yang menolak. Sebenarnya, Isnaeni menginginkan yang terlebih dahulu mengumumkan fusi adalah PNI, dengan harapan kalau PNI lebih dulu yang lain pasti akan ikut. Setelah pengumuman deklarasi fusi pada tanggal 10 Januari 1973, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Kebudayaan Nasional DPP LKN Bagin sebagai Ketua dan Sekjen Alex Widya Siregar mengirim surat resmi kepada DPP PNI untuk mengadakan pertemuan partai. Akhirnya, melalui Majelis Permusyawaratan Partai MPP diadakan rapat, setiap ormas yang merupakan sayap PNI diwakili 3 orang. Dalam rapat, MH. Isnaeni menegaskan, “Kita harus fusi”. Sedangkan, Bagin menanggapi, bahwa fusi tidak masalah, tetapi garis jelas, kita harus kemana, dan sampai mana, dan yang tinggal itu dikemanakan? Dalam tanggapan yang lain, Alex Widya Siregar menyatakan, fusi suatu hal yang tidak terelakan, tapi satu hal yang harus disetujui bahwa saat ini kekuatan tidak ada dan dipaksa harus ikut Orde Baru dan itu harus dijelaskan bahwa sebagai taktis. Akhirnya, dalam rapat memutuskan membentuk Badan Kridayana Nasional yang diketuai oleh Suryadi yang tugasnya menampung semua permasalahan yang ditinggal PNI termasuk aset-aset PNI. Adanya fusi dengan sendirinya Partai Nasional Indonesia PNI yang didirikan Bung Karno pada masa pergerakan nasional telah berakhir, dan melembur dalam Partai Demokrasi Indonesia PDI. Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta PembahasanPenyederhanaan partai politik merupakan kebijakan yang dilakukan dengan menggabungkan atau mengelompokan partai-partai politik. Penyederhanaan partai politik ini menghasilkan dua partai besar dan satu golongan karya yang terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan PPP gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, PSII; Partai Demokrasi Indonesia gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, Parkindo; Golongan Karya Golkar. Penyederhanaan partai politik merupakan kebijakan yang dilakukan dengan menggabungkan atau mengelompokan partai-partai politik. Penyederhanaan partai politik ini menghasilkan dua partai besar dan satu golongan karya yang terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan PPP gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, PSII; Partai Demokrasi Indonesia gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, Parkindo; Golongan Karya Golkar.

dua partai hasil penyederhanaan partai pada masa orde baru